Network
MANTRA PANDEGLANG – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan ke sejumlah titik sejak hari pertama menjabat. Derah yang didatangi Risma diantaranya adalah Pasar Baru, Jalan Thamrin, dan Stasiun Manggarai.
Risma mendatangi warga-warga terlantar yang rata-rata bekerja sebagai pemulung dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ia merujuk warga terlantar yang ditemuinya ke instansi yang sesuai dengan kondisi warga terlantar tersebut. Sebagian dirujuk ke Balai Karya dan sebagian lagi ke Balai Lansia.
Beberapa di antara warga terlantar yang ditemui Risma adalah anak-anak yang putus sekolah. Kemensos berencana menyekolahkan kembali anak-anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi.
Baca Juga: VIRAL! Tik Tok Kini Bisa Hasilkan Uang, Begini Caranya
Baca Juga: 3 Program Bantuan Sosial Mengacu pada DTKS, Sudah Terdaftar?
Dikutip mantrapandeglang.com dari kemensos.go.id, hingga kini, sebanyak 23 warga terlantar atau disebut dengan Penerima Manfaat (PM) telah berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial. Satu diantaranya dirujuk ke Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi karena perlu perawatan intensif bagi lansia.
Di Balai Karya, para Penerima Manfaat yang berprofesi sebagai pemulung akan diberikan keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai ekonomi.
Selain itu, Kemensos juga akan membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar PM. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.
Dalam laman tersebut dituliskan, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyampaikan bahwa Risma sudah menandatangani surat ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk melakukan perekaman data penduduk yang belum tercatat di domisili di mana dia berada. Selain itu Risma juga menandatangani surat ke Kemenkes agar PM mendapatkan Jaminan Kesehatan (BPJS) sehingga bisa memperoleh alat bantu disabilitas. Kemudian, ke Kemendikbud agar anak-anak PM yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa mendapatkannya.
