Network
New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memberdayakannya untuk memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi di upaya untuk melindungi "kedaulatan dan integritas India" dan menjaga ketertiban umum, antara lain.
"Ketika kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan." ujarnya.
"Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," dia berkata.
Juru bicara itu mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang menahan konten mereka dan memberi tahu mereka bahwa itu menerima perintah hukum yang berkaitan dengan tweet mereka.
Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh pesanan tersebut.
India berada dalam cengkeraman gelombang kedua pandemi yang mengamuk, mencapai tingkat satu kematian karena COVID-19 hanya dalam waktu kurang dari setiap empat menit di Delhi ketika sistem kesehatan ibu kota yang kekurangan dana runtuh.
Kritik meningkat bahwa pemerintah federal dan otoritas negara Perdana Menteri Narendra Modi tidak cukup siap untuk menangani krisis.
