Network
MANTRA PANDEGLANG - Pemerintah India meminta platform media sosial Twitter untuk menghapus lusinan tweet terkait virus corona atau Covid-19.
Termasuk Tweet dari beberapa anggota parlemen lokal, yang mengkritik penanganan India terhadap wabah virus korona, karena kasus COVID-19 kembali mencapai rekor dunia.
Dan kini Twitter telah menahan beberapa Tweet setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, juru bicara perusahaan pada Sabtu, 24 April 2021 kemarin.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series 26 April 2021: Safira Kaget! Tahu Arga Mencekik Ken hingga Pingsan
Baca Juga: AS Sediakan Komponen Vaksin Pasokan Medis ketika India Perangi Lonjakan COVID-19
Dilansir mantrapandeglang.com dari CNA pada Senin, 26 April 2021. Bahwa Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor tweet, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Dalam permintaan hukum pemerintah, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 tweet disebutkan.
Diantaranya adalah tweet dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000. Meskipun tidak jelas bagian mana dari undang-undang yang digunakan dalam kasus ini.
