Network
MANTRA PANDEGLANG - Setelah Telkomsel resmi meluncurkan layanan 5G pada 27 Mei 2021, kini Indosat Ooredoo menjadi operator telekomunikasi berikutnya.
Hasil uji laik operasi 5G Indosat Ooredoo telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo.
Sebelumnya Indosat Ooredoo telah melakukan Uji Laik Operasi (ULO) pada 3-4 Juni 2021 di beberapa lokasi.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Dikritik Netizen Akibat Bunga Pemberian Atta Halilintar, Begini Makna Edelweis
Berikut uji hasil laik operasi 5G Indosat Ooredoo dikutip mantrapandeglang.com dari video yang dilihat di kanal YouTube Kemkominfo TV pada Rabu, 16 Juni 2021.
Konferensi pers hasil uji laik operasi 5G Indosat Oredoo yang dilakukan secara virtual tersebut ditayangkan juga secara streaming di Kanal YouTube Kemkominfo TV pada Senin, 14 Juni 2021
Menurut Jhonny G. Platte selaku Menteri Kominfo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah memasuki era 5G, dan Telkomsel menjadi operator telekomunikasi yang pertama yang telah resmi meluncurkan layanan 5G.
"Hari ini Indosat juga telah berhasil menjadi operator telekomunikasi berikutnya yang mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G" ujar Menteri Kominfo.
Diketahui bahwa Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) telah mengeluarkan surat SKLO 5G kepada PT. Indosat Tbk.
Baca Juga: Nonton Online EURO 2020 Wales vs Turki, Akses Link Streaming RCTI dan Mola TV Disini
Penerbitan SKLO tersebut didasarkan pada pelaksanaan ULO yang bertempat di Jakarta Pusat, area Monas, Jl. Medan Merdera Barat, Jl. Medan Merdeka Selatan di mana PT. Indosat Tbk dinyatakan laik.
Dengan diterbitkannya SKLO ini menandakan bahwa seluruh sarana dan prasarana untuk penggelaran jaringan 5G telah selesai di bangun.
Secara teknis layanan 5G siap dioperasikan pada pita frekuensi 1.800 MHz atau 1,8 GHz dengan lebar pita 20 MHz dalam rentang 1.837,5 MHz sampai 1.857,5 MHz.
Tahapan penerbitan SKLO ini pun dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 4 Peraturan Menkominfo No.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi.
Peraturan tersebut merupakan turunan dari UUD no.11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah no.40 tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran atau Postelsiar.
Kominfo berharap layanan ini dapat berkembang dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan akan terus diperluas berdasarkan pertumbuhan dan permintaan pasar di lokasi-lokasi lainnya.***
