Network
Karakteristik SPK Patut Diperhatikan dalam Sistem Akreditasi BAN-S/M
Pada kesempatan yang sama, BAN S/M menjelaskan mengenai sistem akreditasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Salah satu anggota BAN S/M, Capri Anjaya mengungkapkan bahwa instrumen akreditasi pada sekolah berstastus SPK berbeda dengan sekolah Nasional. Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK memiliki sistem akreditasi yang berbeda dengan Sekolah Nasional. Oleh sebab itu, sistem akreditasi yang akan disempurnakan BAN S/M patut mengakomodir karakteristik SPK.
SPK merupakan sekolah formal maupun nonformal yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA). Salah satu ketentuan izin operasional SPK adalah harus memiliki kerja sama dengan LPA yang sudah diakui dan terakreditasi di negara asalnya. “Salah satu hambatan sekolah untuk mendapatkan status SPK adalah bekerja sama dengan LPA yang legal dan sudah terakreditasi,” lanjut Capri.
Capri Anjaya menerangkan bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh SPK merupakan kurikulum asing. Ada beberapa kurikulum nasional yang wajib diajarkan pada sekolah tersebut, di antaranya Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.
Baca Juga: Malam Sunyi di Bethlehem saat Perayaan Natal karena Virus Corona Membuat Para Peziarah Menjauh
Pada kesempatan ini pula, BAN-S/M mengumumkan beberapa pengurus baru di tingkat provinsi untuk periode 2021-2024.
1. BAN-S/M Provinsi NTB Ketua: Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, Sekretaris: Ahmad Ikmal S. M.Si
2. BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan Ketua: Dr. Ali Rachman M.Pd, Sekretaris: Dr. H. Arif Sri Wiyana, S.Pd., M.Pd.
3. BAN-S/M Provinsi Kalimantan Utara Ketua: Qudratullah Polanagau, S.Ag., M.Pd, Sekretaris: Kamaruddin, M.M.
4. BAN-S/M Provinsi Papua Barat Ketua: Tuning Supriyadi, M.Pd, Sekretaris: Wahono, S.pd.
***
