MANTRA PANDEGLANG - Terkait polemik tentang isu penggunaan vaksin Covid-19. Mardani Ali Sera menanggapi jika vaksin nusantara terkesan jalan sendiri.
Yang mana imbasnya vaksin nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin baik.
Semua ini perlu diperhatikan agar vaksin nusantara layak untuk diberikan dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia ini.
Baca Juga: Berikut Ragam Manfaat Buah Pisang, Salah Satunya Bisa Obati Defresi
Baca Juga: Tata Cara Sholat Hajat Lengkap dengan Niat, Bacaan Doa Arab Latin dan Terjemahannya
Hal ini disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Sabtu 17 April 2021.
"Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik." Cuitan Mardani Ali Sera sebagaimana dikutip mantrapandeglang.com dari akun twitter @MardaniAliSera pada Sabtu 17 April 2021.
https://twitter.com/MardaniAliSera/status/1383233351041961985?s=19
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa basis sains harus diutamakan agar vaksin Covid-19 tersebut bermutu dan efektif.
Untuk itu perlu diperbaiki agar tingkat keamanannya terjamin dan vaksin ini bisa diedarkan.
Mardani Ali Sera juga menilai bahwa ada beberapa hal yg harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM.
Seperti mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya.
Baca Juga: Terkait Penggunaan Vaksin Nusantara, Mardani Ali Sera: Tidak Bisa Ditawar Vaksin Covid-19 Harus Aman
Baca Juga: Terkait Polemik Penggunaan Vaksin Nusantara, Begini Tanggapan Mardani Ali Sera
Mardani menjelaskan bahwa ikuti saran dan rekomendasi tersebut karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung.
Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi.
Belum lagi polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik.***