Network
MANTRA PANDEGLANG - Ramai diperbincangkan di media sosial terkait wacana jabatan Presiden Jokowi tiga periode, turut menuai tanggapan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Melaui akun Twitternya @mohmahfudmd dirinya menanggapi salah satu pengguna yang mention namanya.
Mahfud MD dalam tanggapannya jelas sesuai konstitusi, bahwa jabatan presiden maksimal 2 periode.
Baca Juga: Anime Boruto Episode 204 Rilis: Sinopsis dan Link Streaming Legal Sub Indo
Meski Mahfud MD bukan anggota Partai Politik (Parpol) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dirinya berusaha untuk menanggapi sesuai kacamata hukum.
"Krg tepat di-mention kpd sy. Sebab sy bkn anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR. Tp scr pribadi sy lbh setuju spt skrng, maksimal 2 periode sj. Adanya konstitusi itu, antara lain, utk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," tulis @mohmahfudmd, Minggu, 20 Juni 2021 di Twitter.
Sebelumnya, penambahan masa jabatan presiden Jokowi kembali marak dibicarakan setelah muncul relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024.
Jokpro 2024 menilai, duet Jokowi-Prabowo akan menyatukan masyarakat yang dinilai mereka terbelah saat ini akibat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Jok-Pro saat ini memanaskan politik nasional dengan berkeinginan menjadikan Joko Widodo alias Jokowi menjadi presiden untuk ketiga kalinya.
Diberitakan Pikiran-rakyat.com sebelumnya, Staf khusus Presiden, Fadjroel Rachman sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi tegak lurus sikapnya dengan Konstitusi UUD 1945. Presiden Jokowi juga disebut akan setia terhadap amanat Reformasi tahun 1998.
Fadjroel Rachman menyebutkan, Presiden Jokowi sudah dua kali membantah isu jabatan 3 periode dirinya.
Pertama, Jokowi mengatakannya pada bulan Februari 2019. Saat itu, Jokowi berkata, "Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 motif menurut saya. Satu ingin 'menampar' muka saya. Dua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Tiga, ingin menjerumuskan saya, itu saja," tutur Jokowi.
Kali kedua Jokowi menampik isu jabatan 3 periode diucapkannya pada bulan Maret 2021.
Saat itu, wacana penambahan masa jabatan presiden muncul seiring rencana MPR mengamandemen UUD 1945.***
