Network
Poin-poin kritisi untuk Gubernur Anies sudah disusun. Berisi tiga poin utama yang salah satunya adalah penanggulangan banjir yang tidak jelas.
Poin-Poin Kritisi PSI
- Ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir;
- Ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi yang menyebabkan terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan;
- Normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuansama sekali selama 3,5 tahun.
Selain itu, PSI juga menilai Gubernur Anies tidak memprioritaskan anggaran banjir.
Baca Juga: Giring Nilai Anies Baswedan Tidak Serius Atasi Banjir, Pasha: Terlalu Naif dan Kerdil
"Program penanganan banjir yang tidak jelas, dan tidak adanya prioritas dalam anggaran banjir, akan kami tagih penjelasannya secara gamblang dari Gubernur." tulis @PSI_Jakarta Kamis, 25 Februari 2021.
Mereka membuktikan dengan batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019. Namun di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur Anies justru mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar.
PSI menilai negara berpotensi rugi hingga ratusan miliar jika acara balap mobil listrik Formula E akan digelar pada tahun 2022 mendatang.
BANJIR TAK SERIUS DIATASI,
PSI GULIRKAN HAK INTERPELASI!
Fraksi PSI menyatakan akan menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur @aniesbaswedan terkait penanganan banjir.
Simak informasi berikut.#HakInterpelasiPSI#BanjirJakarta pic.twitter.com/tRcKkcpTT3— PSI JAKARTA | #PSIKawalUangRakyat (@PSI_Jakarta) February 25, 2021
PSI sendiri mengatakan bahwa hak interpelasi ini digulirkan untuk kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. ***
