MANTRA PANDEGLANG - Tidak amanah menjadi salah satu ungakapan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Gubernur Anies juga diduga sengaja menghambat kinerja dinas-dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencegah banjir.
Kritik disampaikan oleh PSI kepada Anies Baswedan. Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha telah menyampaikan kritiknya dengan mengatakan bahwa Anies tidak pernah mengatasi masalah banjir secara serius.
Anies Baswedan dianggap gagal menangani banjir. PSI pun akan menggulirkan hak interpelasi.
Baca Juga: Politisasi Banjir yang Sedang Terjadi, Ini Pendapat Bang Yos dan Dwi Saung
Baca Juga: Penanganan Banjir: Pemerintah Pusat dan Daerah Selalu Salah-Salahan?
Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan bahwa interpelasi diambil PSI sebagai jalan konstitusional terakhir.
Saat ini PSI telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya untuk mengajukan hak interpelasi karena membutuhkan dukungan 15 anggota DPRD.
"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir." ujar Justin Untayana, dikutip mantrapandeglang.com dari Twitter resmi @PSI_Jakarta Kamis, 25 Februari 2021.
Baca Juga: Mantan Gubernur DKI Jakarta Bang Yos: Kalau Anies dan Riza Nggak Digebukin Malah Gua Cemburu
Poin-poin kritisi untuk Gubernur Anies sudah disusun. Berisi tiga poin utama yang salah satunya adalah penanggulangan banjir yang tidak jelas.
Poin-Poin Kritisi PSI
- Ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir;
- Ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi yang menyebabkan terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan;
- Normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuansama sekali selama 3,5 tahun.
Selain itu, PSI juga menilai Gubernur Anies tidak memprioritaskan anggaran banjir.
Baca Juga: Giring Nilai Anies Baswedan Tidak Serius Atasi Banjir, Pasha: Terlalu Naif dan Kerdil
"Program penanganan banjir yang tidak jelas, dan tidak adanya prioritas dalam anggaran banjir, akan kami tagih penjelasannya secara gamblang dari Gubernur." tulis @PSI_Jakarta Kamis, 25 Februari 2021.
Mereka membuktikan dengan batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019. Namun di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur Anies justru mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar.
PSI menilai negara berpotensi rugi hingga ratusan miliar jika acara balap mobil listrik Formula E akan digelar pada tahun 2022 mendatang.
PSI sendiri mengatakan bahwa hak interpelasi ini digulirkan untuk kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. ***