Network
MANTRA PANDEGLANG - Amerika Serikat pada hari Rabu menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin milisi Irak yang berpengaruh dan wakil dari payung kuat yang didukung Iran dari kelompok paramiliter Syiah, menunjuknya sebagai tokoh teroris global.
Langkah Departemen Keuangan AS terhadap Abdulaziz Al-Mohammadawi, yang dikenal sebagai Abu Fadak, diharapkan oleh banyak pejabat Irak. Ini juga kedua kalinya dalam seminggu seorang pejabat senior milisi Irak dijatuhi sanksi.
Ketua payung paramiliter, Pasukan Mobilisasi Populer, Falih Al-Fayyadh dijatuhi sanksi Jumat lalu di bawah Undang-Undang Magnitsky dan dituduh melakukan pelanggaran hak terhadap pengunjuk rasa antipemerintah. Undang-undang mengizinkan AS untuk menargetkan setiap orang asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.
Baca Juga: Trump Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali dalam Pemungutan Suara DPR yang Bersejarah
Baca Juga: Jarang Orang Tahu, Inilah 10 Khasiat Temulawak untuk Kecantikan Wajah
Dilansir dari Arab News bahwa Abu Fadak, tokoh senior milisi Kataib Hezbollah yang didukung Iran, juga bertindak sebagai wakil ketua Pasukan Mobilisasi Populer, peran yang dia ambil setelah serangan udara AS Januari lalu di Baghdad menewaskan wakil kepala milisi Abu Mahdi Al-Muhandis, anggota pendiri Kataib Hezbollah yang kuat dan arsitek utama kelompok payung paramiliter.
Komandan Pengawal Revolusi Iran, Jenderal Qassim Soleimani, juga tewas dalam serangan udara itu.
Selain sebagai anggota Kataib Hezbollah, yang oleh AS digambarkan sebagai "organisasi teroris yang didukung Iran," AS mengklaim Abu Fadak bekerja dengan Pasukan Quds ekspedisi Pengawal Revolusi Iran untuk "membentuk kembali lembaga keamanan resmi negara Irak untuk sebaliknya mendukung kegiatan jahat Iran, ”menurut Departemen Luar Negeri AS.
Baca Juga: Masih Ngantuk Ketika Bekerja, Ini 4 Tips Atasi Ngantuk di Kantor yang Harus Anda Coba
Pernyataan itu mengatakan elemen yang didukung Iran, termasuk Kataib Hezbollah, terlibat dalam kekerasan sektarian dan bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas pemerintah Irak dan misi diplomatik.
